Tak Masuk Sembilan Komoditas Pupuk Subsidi, Komisi B DPRD Pati Minta Petani Singkong Beralih ke Organik

JurnalSatu.id – PATI, – Singkong atau ketela pohon adalah salah satu tanaman yang tidak mendapat jatah pupuk subsidi oleh pemerintah. Kebijakan ini cukup disayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso. Terlebih, khususnya Pati Utara mayoritas masyarakat merupakan petani singkong.

Dicabutnya subsidi pupuk untuk singkong ini dinilai olehnya adalah suatu langkah yang keliru ditengah misi dari pemerintah dalam membangkitkan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor ekonomi. “Untuk pupuk bersubsidi yang dicabut, seperti komoditi singkong dan beberapa komoditi yang dicabut. Memang kami meyayangkan pencabutan itu disaat kita semua pingin ada kebangkitan ekonomi rakyat pasca pandemi,” ucapnya.

Karena ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat, dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para petani singkong. Sebagai respon cepat, pihaknya telah meminta kepada Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Pati untuk memberikan edukasi pembuatan pupuk alternatif pengganti pupuk subsidi.

Para petani pun diharapkan juga diberi pengarahan dan penjelasan terkait pencabutan subsidi ini. Sehingga tidak ada salah pengertian antara pemerintah dan para petani.

“Kalau kita di legislatif memang fungsi kita bukan lembaga operasional. Teman-teman Dispertan kita minta untuk sosialisasi kepada para petani singkong untuk mempersiapkan berlaih ke pupuk alami pupuk kandang. Sehingga bisa diterapkan lebih masif lagi terutama kepada petani singkong,” tambahnya.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara DPRD selaku legislatif dengan Dispetan selaku eksekutif, dewan dari komisi B ini yakin dapat membantu petani singkong dalam menekan biaya produksi, khususnya untuk pembelian pupuk yang memang penting dlam sektor pertanian. “Bisa dibantu dari Dispertan, sehingga bisa menjadi satu solusi terhadap dicabutnya subsidi pupuk singkong. Sehingga menekan biaya produksi,” tandasnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga akan senantiasa melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah atau akan diterapkan oleh Dispertan. (Adv)