DPRD Pati Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Nasib Nelayan

JurnalSatu.id – PATI, – Suriyanto, selaku anggota DPRD Kabupaten Pati mengaku sering mendengarkan keluhan dari para nelayan yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan politisi dari Partai Demokrat ini adalah keberadaan kapal asing di laut sendiri.

Anggota dewan yang duduk di Komisi B ini menjelaskan, dengan adanya PP nomor 11 itu, Suriyanto bersama dengan nelayan yang lain beranggapan kapal asing mendapat izin untuk mencari ikan di perairan Indonesia. Menurut Suriyanto, hal tersebut kurang mencerminkan dukungan pemerintah kepada masyarakat nelayan.

Dia pun meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor perikanan, khususnya nasib para nelayan. “Menurut saya, pemerintah dalam membuat kebijakan harusnya yang memihak kepada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan rakyat seperti nelayan,” tegasnya.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu seakan menjadikan kapal asing sebagai saingan bagi nelayan Juwana dalam melaut yang bisa sampai di perairan Papua. “Sekali lagi, kami mendorong agar pemerintah bisa lebih bijak lagi dalam membuat keputusan yang memihak kepada rakyat sendiri,” lanjutnya.

Suriyanto menambahkan, pekerjaan sebagai nelayan itu sangat beresiko tinggi lantaran dilakukan di tengah lautan lepas. “Kami berharap, pemerintah mau merubah isi dari PP nomor 11 tahun 2023 tentang PIT. Jika itu dilakukan, maka hal tersebut menjadi suatu kebijakan yang benar-benar memihak rakyatnya,” imbuh Suriyanto.

Lebih lanjut, Suriyanto menegaskan, dirinya sebagai salah satu anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati mengaku sangat mendukung perjuangan para nelayan. “Untuk teman-teman kita Nelayan Juwana, semoga saja dimudahkan dalam mengais rejeki. Bukan semata menjadi budak asing, pemerintah harus tahu keberadaan nelayan,” tutupnya. (Adv)