JurnalSatu.id – PATI – Pernah trending pada media sosial dan elektronik, bahwa masyarakat Pati tidak taat terhadap hukum. Tagar Pati pun melejit setelah kasus pengeroyokan seorang bos rental asal Jakarta yang tewas di lokasi kejadian bersama dengan beberapa temannya yang juga babak belur dihajar masa. Tentu kasus main hakim yang merenggut nyawa ini sangat disayangkan.
Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati angkat bicara, “Selama ini belum ada penyuluhan atau penyampaian perda terhadap masyarakat secara masif. Ya mungkin ada itu tapi hanya sebatas menurut saya ya formalitas kalau menurut saya. Jadi saya menyayangkan sikap pemerintah kabupaten dalam hal ini, tentang penyuluhan hukum yang kurang masif.”
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang aturan hukum mengakibatkan kejadian-kejadian yang justru dapat menjerat mereka sendiri. Hal ini tentu diperlukan adanya penyuluhan hukum dari pemerintah setempat kepada seluruh elemen masyarakat, guna meminimalisir kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Keprihatinan ini harus kita tindak lanjuti dengan perbaikan, kalau pemda tentunya harus memberikan pemahaman, edukasi terhadap masyarakat tentang hukum. Kan ada anggaran tentang penyuluhan hukum. Nanti akan kami koordinasikan dengan Pak PJ Bupati Pati,” tanggap Ali.
Ketua DPRD Pati itu juga berharap agar pemerintah segera melakukan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Memberikan kesadaran secara langsung bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, potensi tindakan kriminal yang merugikan diri mereka sendiri, dan masih banyak pola pikir yang harus dibentuk agar sejalan dengan tatanan hukum di Indonesia. (Adv)
