Bupati Pati Hadiri Forum BULD DPD RI, Soroti Pentingnya Tata Ruang yang Berkeadilan

PATI – JurnalSatu.id,  Bupati Pati H. Sudewo menegaskan pentingnya tata ruang yang adil dan berkelanjutan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Dalam forum tersebut, Sudewo mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), tempat ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Ia membawakan materi berjudul “Rekomendasi Kebijakan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah.”

Menurut Sudewo, perencanaan tata ruang tidak bisa dipandang sekadar penataan wilayah di atas peta, melainkan proses panjang yang mencakup pengumpulan data, kajian teknis, identifikasi persoalan, hingga penyusunan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Proses ini sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan secara instan. Waktu 12 menit yang disediakan untuk pemaparan jelas tidak cukup menggambarkan seluruh rangkaiannya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan percepatan pembangunan dalam kebijakan tata ruang. Keduanya, menurutnya, harus berjalan beriringan agar tidak saling mengorbankan.

Sudewo turut menyinggung tantangan implementasi PP Nomor 21 yang berkaitan dengan kemudahan investasi. Ia menyoroti tumpang tindih kewenangan antara DPR, OSS, kementerian teknis, dan pemerintah daerah, yang berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan.

“Tanpa koordinasi dan sinergi yang kuat, justru masyarakat dan pelaku usaha yang akan merasakan dampaknya,” kata Sudewo.

Ia pun menutup paparannya dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem tata ruang yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

“Rakyat berharap sistem ini mampu menjadi pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diseminasi ini merupakan bagian dari upaya DPD RI melalui BULD untuk menghimpun masukan dari daerah, sekaligus memperkuat harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan nasional yang merata. (Red)