JurnalSatu.id – PATI, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ir. Bambang Susilo kembali menyoroti keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintah Kabupaten. “Ini menjadi PR besar bagi pemerintah dan harus dicarikan solusinya,” ujar Bambang kepada JurnalSatu.id.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, THL baik dari Kabupaten Pati lebih sering mengadu nasibnya kepada legislatif. Dia pun memaklumi, karena THL ini menerima honor yang relatif rendah, sehingga mereka mendesak untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terkait hal tersebut, Bambang bakal melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Pati untuk segera mengirim surat kepada Penjabat (Pj) Bupati Pati agar Pemkab segera mencarikan solusi terbaik guna mengatasi masalah THL.
“Kalau harapan kami, Pemerintah membuka PPPK untuk formasi teknis agar pekerjaan dipegang oleh ahlinya. Kalau dipegang THL, banyak yang tidak membidangi maka akan mengalami kesulitan, sehingga harus dipegang oleh ahlinya agar tugas atau pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik,” sambung Bambang.
Anggota Legislatif dari Kecamatan tambakromo ini menjelaskan, semakin banyak THL di OPD akan semakin menambah beban bagi Pemkab untuk mengentaskan permasalahan THL yang sampai saat ini belum mampu teratasi. “Kami bersama pimpinan DPRD Pati berharap, pengentasan masalah THL ini bisa selesai di tahun 2026 mendatang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bambang berharap, dalam waktu dekat ada formasi pengangkatan PPPK lagi, sehingga keberadaan THL di Kabupaten Pati dapat terkurangi. “Kami juga prihatin dengan banyaknya THL di Kabupaten Pati dengan penghasilan relatif rendah,” pungkasnya. (Adv)
