JurnalSatu.id – PATI, – Masih banyaknya guru honorer yang belum terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat perhatian serius dari Hj. Muntamah, M.Pd. MM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Dirinya mengaku prihatin dengan nasib mereka yang masih memiliki penghasilan sangat minim.
“Jika dibandingkan dengan kewajiban dan beban berat yang harus dijalankan, maka penghasilan atau honor yang diterima para guru honorer ini sangat tidak layak,” ujarnya kepada JurnalSatu.id.
Menurut Muntamah, pemerintah harus memikirkan nasib mereka agar pengabdiannya selama ini dapat menuai hasil sesuai yang diharapkan. “Saya berharap, pemerintah dapat memikirkan nasib mereka, yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan ada yang sudah puluhan tahun, agar mereka dapat memiliki penghasilan yang lebih layak,” lanjut Muntamah.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berharap, agar ada kebijakan pemerintah sehingga guru honorer ini bisa dianggarkan lewat BOS. “Selain itu, harapan kami, semua guru honorer dapat terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Dan ini harus ada skema prioritas bagi guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tegasnya.
Anggota dewan yang duduk di Komisi D ini mengungkapkan, bahwa yang terjadi saat sekarang, guru honorer yang terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah mereka yang masa pengabdiannya lebih pendek. “Yang muda-muda dengan pengabdian lebih pendek banyak yang diterima sebagai PPPK, karena lebih menguasai IT. Sedangkan honorer yang sudah lama mengabdi, namun belum menguasai secara maksimal terkait IT malah tergeser,” pungkasnya. (Adv)
