PATI – JurnalSatu.id, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pati menyampaikan sikap resmi terkait rencana aksi unjuk rasa pada 13–14 Agustus 2025 yang menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pati.
Ketua HMI Pati, M. Arif, menegaskan bahwa organisasinya tetap pada posisi awal: menolak kenaikan NJOP PBB P2 secara drastis. Ia menyatakan bahwa banyak masyarakat belum siap menerima beban pajak yang naik signifikan.
“Kami mendorong agar kenaikan dilakukan secara bertahap. Jangan sampai rakyat menjadi korban kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan,” tegas Arif.
Selain menyoroti soal kenaikan, HMI juga meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang objek pajak secara rasional agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan lebih adil dan tepat sasaran.
Menanggapi rencana aksi demo, HMI Pati memilih jalur audiensi sebagai langkah awal. “Kami sudah kirim surat permohonan audiensi ke Pemkab Pati, tapi tidak direspons. Kami akan kirim surat kedua, dan berharap kali ini dijawab,” jelas Arif.
HMI Pati juga menolak tuntutan yang menyeret isu politik, seperti desakan agar Bupati Pati dicopot jika kenaikan PBB tidak dibatalkan. Arif menilai tuntutan semacam itu kurang tepat di tengah masa transisi pemerintahan.
“HMI bukan pendukung pemerintah. Kami oposisi. Tapi oposisi yang kritis dan rasional, bukan yang terjebak pada politisasi isu,” ujarnya.
Namun jika jalur audiensi tidak membuahkan hasil, HMI membuka kemungkinan untuk turun ke jalan sebagai bentuk kritik terakhir. “Kalau surat kedua juga diabaikan, itu menunjukkan ada kecenderungan otoriter dalam pemerintahan,” pungkas Arif. (Red)
