JurnalSatu.id – PATI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan, ada tiga prioritas yang wajib diselesaikan dalam memanfaatkan Dana Desa di tahun 2024. Ketiga prioritas tersebut, yakni penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak), dan ketahanan pangan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I, M.Pd mengaku mendukung terhadap rencana penggunaan Dana Desa tahun 2024 yang diprioritaskan tiga hal tersebut, terutama untuk penanganan stunting (kekerdilan pada anak).
“Stunting memang menjadi PR besar bagi kita, dan perlu mendapatkan penanganan secara serius. Dan kami sangat mendukung jika pada tahun ini, pemerintah memprioritaskan penanganan kasus stunting dalam penggunaan dana desa untuk semua desa di seluruh Indonesia,” ujarnya kepada JurnalSatu.id.
Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang duduk di Komisi A DPRD Kabupaten Pati ini, bahwa sampai saat ini dana hibah pemerintah pusat melalui gelontoran Dana Desa masih menjadi salah satu andalan untuk mendukung percepatan pembangunan di desa.
Pada tahun 2024 ini, sebanyak 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia bakal menerima Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 71 triliun. Jumlah ini lebih besar 1,42 persen jika dibandingkan gelontoran DD pada tahun 2023.
Sebelumnya, di tahun 2023, penggunaan Dana Desa difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa serta, penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan desa. (Adv)