JurnalSatu.id – PATI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Roihan, S.Pd.I mengaku prihatin dengan nasib guru honorer yang belum bisa terekrut sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Nasib mereka perlu diperhatikan, karena belum bisa masuk diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK,” ujarnya kepada Kilasfakta.com.
Selain itu, Roihan juga menyoroti keberadaan guru wiyata atau Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang dihapuskan oleh pemerintah untuk kemudian diganti dengan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Menurutnya, kondisi di lapangan, banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru, baik itu guru wiyata maupun ASN. Saat ini, lanjut dia, banyak guru ASN yang sudah purna tugas, sehingga untuk guru ASN di sekolah, terutama tingkat Sekolah Dasar (SD) sudah hampir habis. “Rata-rata tinggal satu atau dua orang saja, lainnya diisi guru honorer, dan sebagian PPPK,” beber Roihan.
Ironisnya, lanjut Roihan, saat ini pemerintah melarang penambahan guru wiyata. “Kondisi ini akan bertolak belakang dengan tujuan dari pendidikan menjadi salah satu indikator dari kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan masih tertinggal jauh dari negara-negara maju. Kurangnya guru di sekolah akan berpengaruh pada proses pembelajaran di sekolah,” sambung Roihan.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati ini berharap, keberadaan guru yang semakin berkurang ini mendapat perhatian dari pemerintah. “Kita semua sepakat, bahwa bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang turut memiliki andil besar dalam rangka mencetak generasi muda sebagai penerus pemimpin bangsa yang memiliki dedikasi tinggi dengan akademisi yang mumpuni. Berprosesnya generasi muda saat ini akan berpengaruh pada SDM mereka dalam menyongsong masa depan bangsa,” pungkasnya. (Adv)
