JurnalSatu.id – PATI, – Pemerintah telah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada akhir tahun 2024 berada di bawah angka 14 persen. Target tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pati. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah juga sudah memasukkan program penanganan stunting pada salah satu prioritas penggunaan Dana Desa.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pati, Hj. Muntamah, MM, M.Pd mendorong langkah pemerintah itu untuk dapat dilaksanakan secara maksimal. Menurutnya, masuknya penanganan stunting menjadi salah satu prioritas penggunaan DD merupakan langkah tepat karena desa adalah ujung tombak pelaksana program tersebut. Adanya kader kesehatan desa di setiap desa, lanjut Muntamah, dapat secara fokus membantu persoalan tersebut.
Muntamah menilai, peran kader di desa yang sangat vital maka perlu dibekali dengan pengetahuan yang baik agar dapat memberikan peran yang baik sesuai dengan harapan. “Harapan kami, kader kesehatan ini dapat membantu dalam penanganan stunting di desa-desa. Hal ini menurut kami, sangat efektif, karena selama ini kader kesehatan desa ini yang selalu dekat dengan masyarakat,” beber Muntamah.
Politisi dan aktivis perempuan dari Pati utara ini juga mendorong pemberdayaan posyandu dalam penanganan stunting. “Kader kesehatan desa dapat memberikan edukasi agar para ibu memahami cara asuh anak yang baik, memberikan gizi seimbang serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) guna menurunkan risiko anak terkena stunting,” sambungnya.
Lebih lanjut, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, dengan penanganan yang serius dan melibatkan berbagai pihak, maka stunting khususnya di Kabupaten Pati dapat teratasi sehingga mampu mencapai target yang diprogramkan pemerintah, yaitu 14 persen di akhir tahun 2024 ini. (Adv)
