JEPARA – jurnalsatu.id
Rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menggelontorkan dana sebesar Rp20 triliun guna memperkuat sektor peternakan unggas nasional demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Program raksasa ini dikhawatirkan mematikan peternak rakyat yang selama ini menjadi pemasok utama daging dan telur ayam bagi program tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso, saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kabupaten Jepara, Kamis (13/11/2025) sore.
Politisi PDI Perjuangan itu merespons kabar bahwa seluruh pelaksanaan proyek peternakan unggas senilai Rp20 triliun tersebut akan dikelola langsung oleh badan atau BUMN pangan. Menurutnya, kebijakan semacam itu berpotensi menggeser bahkan mematikan peran peternak rakyat yang telah lama menopang ketahanan pangan nasional.
“Jika dengan dana sebesar itu semua pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pangan atau BUMN Pangan, dikhawatirkan usaha rakyat justru mati. Padahal mereka selama ini yang mendukung ketahanan pangan, termasuk pemasok untuk MBG,” tegas Junarso.
Junarso menilai pemerintah seharusnya memaksimalkan penegakan aturan serta menghadirkan program yang berpihak pada peternak rakyat, bukan justru mengambil alih budidaya secara besar-besaran. Ia menekankan bahwa persoalan utama di industri unggas adalah harga bibit ayam, stabilitas jagung sebagai bahan baku pakan, dan intervensi broker.
“Pemerintah seharusnya mengendalikan harga impor bibit ayam sesuai kebutuhan serta menjamin ketersediaan jagung dengan harga stabil. Kalau dua hal itu terjaga, maka harga ayam dan telur juga akan berada pada posisi yang wajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, BUMN atau badan pemerintah tidak perlu masuk langsung dalam budidaya ayam. Menurutnya, budidaya sepenuhnya harus tetap dilakukan masyarakat, sementara pemerintah cukup memberi perlindungan melalui kebijakan yang berpihak.
Junarso juga menyoroti bahwa proyek senilai Rp20 triliun tersebut berpotensi tidak efektif apabila tidak mampu mengatasi persoalan klasik sektor unggas, seperti logistik dan biaya pakan yang tinggi di luar Pulau Jawa.
Program ini disebut akan menopang kebijakan Makan Bergizi Gratis, namun menurutnya, tanpa reformasi struktural, dana jumbo itu bisa tidak berdampak signifikan.
Meski demikian, Junarso tetap memberikan dukungan terhadap masuknya investasi besar ke sektor perunggasan. Ia menilai dana tersebut dapat memperkuat produksi daging dan telur ayam, terutama untuk wilayah Indonesia timur yang selama ini masih kekurangan pasokan.
“Saya mendukung investasi Rp20 triliun ini, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan di luar Pulau Jawa. Tetapi jangan sampai rakyat dikorbankan,” tandasnya.
Junarso menegaskan, penguatan industri unggas hanya akan efektif apabila pemerintah melibatkan peternak kecil sebagai bagian dari rantai produksi, bukan menjadikan mereka sekadar penonton.
Andri
