JurnalSatu.id – PATI, – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Hj. Muntamah, meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan di lingkungan madrasah. Sebab, selama ini dirinya menilai pendidikan madrasah kurang diperhatikan dan pemerintah dinilai lebih menguntungkan pendidikan negeri. Adanya kesenjangan inilah yang diharapkan oleh Muntamah bisa dikurangi. Sebab, madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan bagi masyarakat yang beragama Islam.
Kepengurusan madrasah yang masih di bawah kendali pihak swasta (yayasan) seringkali menimbulkan rasa iri dengan lembaga sekolah formal seperti Sekolah Dasar (SD) ataupun sekolah menengah (SMP/SMA) yang berada dinaungi oleh negara di bawah pengawasan Dinas Pendidikan.
“Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Madrasah adalah salah satu manifestasi masyarakat umat muslim dalam membantu pemerintah mewujudkan cita-cita negara yang tertuang dalam UUD tersebut,” kata dia.
Perbedaan tersebut sangat disayangkan oleh ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pati, Muntamah. Ia mengatakan bahwa keberadaan sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Anggota dari komisi D ini menilai adanya perbedan atau dikotomi dari pemerintah yang membedakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ia pun berharap kepada pemerintah untuk memasukan madrasah kedalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
“Kalau kemudian madrasah ini tidak dimasukan dalam sistem pendidikan nasional, berarti ada dikotomi pilih kasih dari pemerintah, karena pemerintah juga bertanggung jawab dengan keberadaan masrasah-madrasah,” tandasnya. (Adv)